Kemudian dalam penjelasan pasal ini dikatakan bahwa apabila majelis bersidang dengan lebih dari 3 (tiga) orang hakim jumlahnya harus selalu ganjil. 3. Hakim di Pengadilan Anak. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ("UU Pengadilan Anak"), hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat
TataUsaha Negara merupakan bidang hukum Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Pemeriksaan persiapan dilakukan oleh hakim tunggal. Dalam menjalani proses pemeriksaan persiapan ini seorang hakim memiliki kewajibannya, diantaranya sebagai berikut: Memberikan
KONSEKUENSIHUKUM PENUNDAAN PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA dalam melakukan tugas yang merupakan. hakim Pengadilan Tata Usaha Negara.
Ketidakpastianapakah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan Badan Tata Usaha Negara atau bukan serta ketidakpastian apakah BUMN merupakan badan hukum privat atau badan hukum publik, berakibat pada ketidakjelasan ke lembaga peradilan mana gugatan diajukan apabila terdapat orang atau badan yang dirugikan akibat keputusan yang dikeluarkan oleh BUMN tersebut.
Semarang Sebelumnya Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1993 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/012/SK.III/1993 tanggal 5 Maret 1993. Pengadilan Tata Usaha Negara
HAKIMPERADILAN TATA USAHA NEGARA. Hakim di peradilan tata usaha negara menangani sengketa tata usaha negara. Tugas utamanya adalah Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan yang termasuk dalam ranah sengketa Tata Usaha Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. HAKIM PERADILAN MILITER
qP273V. 112 8 281 389 318 440 69 295 358
hakim anggota dalam pengadilan tata usaha negara merupakan hakim